SKJENIUS.COM, Jakarta.— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut wabah virus Covid-19 seperti badai yang sangat sempurna. Karena, pandemi ini telah memorak-porandakan segala sendi kehidupan mulai dari kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Sri Mulyani menuturkan, Covid-19 menyerang kinerja perusahaan hingga membuat investor saham panik. Harga saham merosot hingga nilai tukar berfluktuasi.
"Market bergejolak karena semua panik, saham merosot, SBN yield merosot, nilai tukar terguncang, semua jadi perfect storm bagi pengelola keuangan negara," ujarnya dalam acara virtual, Jumat (19/6).
Ya.. Memang tak bisa dipungkiri, wabah Covid-19 telah membuat perekonomian melorot tajam. Namun demikian, ekonom senior, Rizal Ramli (RR) , mengingatkan tim ekonomi pemerintah untuk tidak menjadikan alasan pandemik virus corona atau Covid-19 menjadi penyebab anjloknya pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2020 yang tercatat hanya 2,97%.
"Ini semua bukan hanya karena kasus corona. Karena sebelum adanya pandemik Corona, berbagai indikator makroekonomi Indonesia sudah merosot, baik dari neraca perdagangan, current account deficit, primary balance budget, dan sebagainya. Mumpung karena ada corona, maka yang disalahkan semuanya corona. Padahal tanpa Corona, ekonomi Indonesia sudah terus merosot," ujar Rizal Ramli, Jumat (8/5/2020).
Pertumbuhan Ekonomi Era Jokowi: Gagal Meroket?
Bagaimana sesungguhnya kondisi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam 6 tahun terakhir? Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu, mencermati bahwa Pertumbuhan Ekonomi di era Jokowi-Kalla, Stagnan, Jauh dari Janji Manis, mentok di 5 persen. Selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya 5,04% per tahun. Berikut data pertumbuhan ekonomi era Presiden Joko Widodo : 2015 : 4,88%, 2016 : 5,03%, 2017 : 5,07%, 2018 : 5,17%.
Padahal, ketika kampanye, sebelum jadi Presiden RI, Jokowi berjanji akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia Meroket di atas 7 (tujuh) persen. Namun target itu tak sekalipun terealisasi hingga periode pemerintahannya yang pertama selesai. Pertumbuhan ekonomi mentok di angka lima persen, bahkan pernah menyentuh angka 4,79 persen pada 2015.
Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi tahun 2018 sebesar 5,17%. Selanjutnya merosot lagi pada Kuartal I 2019 hanya Capai 5,07 Persen. PDB Indonesia Kuartal II-2019, Cuma Tumbuh 5,05%. Pada Kuartal III-2019, turun lagi, 5,02 Persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV-2019 tambah turun, tercatat 4,97%. Secara keseluruhan 2019, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,02% di 2019.
Memasuki periode kedua pemerintahan Jokowi, Ekonomi Kuartal I 2020 Tersungkur, pada 2,97 persen. Selanjutnya Pertumbuhan Ekonomi RI, anjlok pada Kuartal II 2020 Minus 5,32%, Terburuk Sejak 1999. Sedangkan pada Kuartal III ini, diprediksi Minus 3%, maka Indonesia pun berada di tepi jurang resesi.
Sementara itu, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia terus menggunung. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi ULN RI menjadi sebesar 408,6 miliar dollar AS pada kuartal II 2020. Angka utang luar negeri tersebut setara dengan Rp 6.047 triliun (kurs Rp 14.800 per dollar AS).
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengatakan, ULN tersebut terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 199,3 miliar dollar AS, dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar 209,3 miliar dollar AS.
Kembangkan Sistem Ekonomi Pancasila
Periode awal pemerintahan Jokowi ingin mengejar pertumbuhan dengan menggenjot pembangunan infrastruktur. Padahal Keberhasilan Pembangunan Tidak Melulu Soal Pertumbuhan Ekonomi. Tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan pemerataan kesejahteraan. Jika pemerintah hanya mengejar pertumbuhan, dampaknya adalah ketidak adilan. Karena itulah, dalam Sistem Ekonomi Pancasila, Pembangunan, Pertumbuhan, Pemberdayaan dan Pemerataan harus berjalan seimbang.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu menyarankan sebelum kembali menggeber pembangunan infrastruktur, ada baiknya Jokowi berkaca dulu ke belakang. Apalagi saat ini Indonesia sedang berada di tepi jurang Resesi. Sepanjang periode pertama pemerintahannya, dampak pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi terbilang minim. Ini artinya, dampak pembangunan infrasturktur terhadap kantong masyarakat Indonesia juga minim.
Ketua Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu, KGPH Eko Gunarto Putro, SE menilai pemerintah tidak perlu terlalu mengejar pertumbuhan ekonomi agar terhindar dari resesi. Pemerintah justru harus melakukan optimalisasi ekonomi dalam negeri. Sehingga bisa menciptakan ekonomi yang adil. “Sebaiknya Jokowi tidak mengejar pertumbuhan positif. Tidak apa kita tidak tumbuh tinggi karena kita memang resesi, dan secara global banyak yang resesi. Yang penting adalah mengoptimalkan potensi dari dalam negeri.,” katanya.
Jika memang ada lahan yang boleh dijadikian perkebunan, tak perlulah kiranya harus mengundang investor dari luar. Tetapi berdayakan saja masyarakat lokal agar memiliki kemampuan mengelola lahan tersebut. Pemberdayaan lokal, begitulah saran Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu. Memang pada mulanya akan terasa pertumbuhan yang lambat, tetapi memiliki dasar yang sangat kokoh dan kuat.
“Sudah terlalu lama kita hanya mengejar pertumbuhan, melupakan pemberdayaan dan pemerataan. Marilah, prahara corona ini kita jadikan Momentum untuk kembali ke Jati Diri Bangsa dengan mengembangkan Sistem Perekonomian Pancasila,” pungkas KGPH Eko Gunarto Putro. (az).
