SKJENIUS.COM, BEKASI.- Wabah Corona merupakan tantangan berat bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Pasalnya, masalah darurat kesehatan harus diselesaikan bersamaan dengan krisis ekonomi.
Apalagi pandemi Covid-19, selama lebih kurang 6 bulan ini, telah memberikan efek domino ke berbagai aspek kehidupan, dari persoalan biologis (kesehatan) menjadi persoalan ekonomis, dan telah bertransformasi menjadi persoalan politis. Dan semua itu, merupakan hal yang sifatnya ideologis.
Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Perancang Pembentukan Partai Nusantara Bersatu, KGPH Eko Gunarto Putro, SE, dalam diskusi bertajuk "Menguak Strategi Jokowi Hadapi Covid-19", di Pendopo Jati Bening, Bekasi, Jawa Barat. "Sangat disayangkan, jika di tengah-tengah pandemi yang disebabkan oleh virus Corona (Covid-19), pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) nampaknya terlalu berfokus pada kebijakan guna meminimalisir dampak ekonomi," tambah Kangjeng Eko.
Karena itulah, menurut Kangjeng Eko, berbagai Kebijakan pemerintahan Jokowi dalam menangani wabah corona banyak mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Pasalnya, kebijakan jokowi berpotensi meminggirkan sektor kesehatan dalam penanganan pandemi virus corona di Indonesia. "Saya lihat sangat kental nuansa penanganan ekonomi ketimbang kesehatannya. Kan corona belum sampai puncaknya. Artinya public health potensial dimarginalkan," kata Kangjeng Eko.
Tak bisa dipungkiri, kata Kangjeng Eko, nampaknya Virus Corona menjadi lawan tangguh yang tidak nampak bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sehingga pandemi ini menjadi tugas penting dan mendesak bagi Pemerintah agar melakukan antisipasi sesegera mungkin terhadap penyebaran Virus dari Wuhan ini dan segala dampak negatif yang ditimbulkannya.
Selain itu, Kangjeng Eko menilai
Manajemen krisis Jokowi dianggap tidak cakap memegang komando dalam penanganan krisis. "Karena itulah, saya meragukan kemampuan Jokowi dalam mengelola manajemen krisis. Mampukah Jokowi meredam gejolak politik, sosial, dan (krisis) ekonomi yang tengah melanda Indonesia," kata Kangjeng Eko.
Ketua Dewan Perancang Pembentukan Partai Nusantara Bersatu itu, mengingatkan ada tiga hal yang perlu diterapkan Jokowi saat negeri di masa krisis ini. Pertanda, melakukan transparansi sesegera mungkin. Pemerintah transparan dan akuntabel terkait penggunaan dana penanganan Covid-19.
"Ini perlu dilakukan sesegera mungkin menghindari perkembangan isu negatif berlanjut," kata Kangjeng Eko.
Kedua, kebijakan yang dibuat harus dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan hanya ada dalam pidato, namun tidak dalam eksekusi. Sehingga rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah.
"Jokowi harus cepat tanggal. Pasalnya hasil Survei menunjukkan 74,1% Rakyat Tak Puas dengan Cara Jokowi Tangani Kemiskinan dan pengangguran akibat Covid-19. Hal tersebut tercermin dalam hasil survei Indo Barometer bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI),” tandasnya.
Ketiga, semua kebijakan yang dibuat dan diterapkan haruslah menggunakan pendekatan pemecahan masalah (Problem Solving). “Pendekatan ini dipakai karena Indonesia adalah negara yang memiliki banyak Masalah, mulai tingkat kemiskinan yang masih tinggi serta permasalahan kesehatan yang belum baik. Sistem rumah sakit pun menjadi lemah karena kurangnya dana,” tegas Kangjeng Eko.
Jila, tiga hal tersebut di atas tidak segera dilakukan, menurut Kangjeng Eko, sulit bagi Jokowi untuk bisa memperbaiki nasib negara dan pemerintahannya dalam periode jabatannya yang kedua ini. Kecuali dia berani mengambil pendekatan reformasi yang lebih radikal.
“Sekarang, Jokowi mesti bergerak lebih gesit, lebih Out of The Box dari sebelumnya. Pemerintahnya perlu bergerak melampaui sikapnya yang berbeda, reaktif, dan mengembangkan strategi yang koheren dan jelas untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi yang menguji kita semua, tetapi dapat menghantam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dengan keras," pungkas Kangjeng Eko. (az).
👍❤️🙏
