Bekasi, SKJENIUS.COM-. Dalam rangka menagih janji Bupati Bekasi terkait perealisasian pemberian SKsecara simbolis atau surat penugasan kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan non ASN di kabupaten bekasi Front pembela honorer indonesia korda kabupaten bekasi melakukan aksi lanjutan pada tanggal 24 Agustus 2020 yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 17 juli 2020 lalu.
Arif Maulana yang merupakan sekretaris Front Pembela Honorer Indonesia memberikan keterangan kepada wartawan bahwa aksi ini dijalankan dengan membawa dua tuntutan yaitu, yang pertama terkait peningkatan kesejahteraan bagi para tenaga pendidikan dan tenaga pendidik non asn berupa kenaikan gaji yang sebelumnya senilai 1.800.000 menjadi 2.800.000 dan yang kedua menuntut terkait penghapusannya point 4 dan 5 pada surat perintah tugas yang diterbitkan oleh dinas pendidikan yang mana kedua point tersebut merugikan mereka.
Pada point 4 berbunyi tidak dilakukannya kontrak kembali padahal didalan kontrak kerja pada tenaga pendidikan dan tenaga pendidikan non asn tidak pernah melakukan kontrak tersebut. Kemudian pada point 5 adalah jabatan akan hilang ketika jabatan tersebur di isi oleh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan asn yang mana hal tersebut menghilangkan secara sepihak pengabdian mereka kepada negara, padahal banyak dari mereka yang telah mengabdi selama 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun.
Masa aksi menuntut keras kepada bupati kabupaten bekasi agar segera memberikan SK pada hari tersebut. Jika sampai pada hari aksi lanjutan itu selesai dilaksanakan bupati tidak mengindahkan tuntutannya maka mereka akan menggelar aksi susulan pada 7 hari kedepan yang dikabarkan akan membawa masa aksi lebih banyak dari pada hari itu. Tidak hanya itu, masa aksi pun menolak keras dengan adanya audiensi dengan bupati kabupaten bekasi karena masa aksi hanya ingin bupati segera mungkin mengindahkan keinginan mereka. (khz).
