SKJENIUS.COM, Jakarta.- Prahara corona masih mengerikan. Jumlah korban terinveksi virus Covid-19 terus bertambah setiap harinya. Data pada akun Twitter @BNPB_Indonesia, Jumat (28/8/2020) sore, tercatat ada 3.003 kasus baru. Sehingga total kasus virus corona di Indonesia menjadi 165.887 orang. Ini merupakan rekor kasus baru penambahan kasus Covid-19 dalam sehari. Rekor sebelumnya tercatat kemarin, dengan 2.719 kasus baru. Penyebaran virus corona ini tersebar dalam 34 provinsi di Indonesia.
Karena itulah, berbagai kalangan mendesak pemerintahan Jokowi lebih serius dalam dan bersungguh-sungguh menanggulangi penyebaran virus Corona. Padahal Anggaran untuk penanganan Covid-19 sangat besar, Rp.695,2 triliun. Tapi wabah virus ini belum bisa dikendalikan. Bahkan, Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara. Sampai Jumat (28/8/2020) sebanyak 7.169 pasien positif virus corona dilaporkan meninggal dunia. Jumlah tersebut bertambah 105 dari pengumuman di hari sebelumnya.
Sementara itu, kondisi Perekonomian Indonesia kian merosot. Bahkan, hal tersebut sudah berimbas pada peningkatan jumlah pengangguran. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat hingga 31 Juli 2020, jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan mencapai 3,5 juta lebih. Sedangkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan di tengah pandemi Covid-19 sejauh ini mencapai 7 juta orang.
Ekonom Senior Indef Dradjat Wibowo menyesalkan pencegahan penularan Covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) lewat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak diikuti dengan pelaksanaan rapid test maupun test swap dan PCR secara masal kepada semua warga di setiap daerah.
“Padahal tes massal, yang dilakukan di setiap daerah sangat penting untuk mengetahui seberapa besar jumlah warga yang terinfeksi dan dan tidak terinfeksi Covid-19. Setelah itu diikuti dengan penelusuran kemana saja sebelum dan sesudah warga terinfeksi Covid-19. Serta dilakukan pengobatan maksimal hingga sembuh,” tambahnya.
Karena itulah, Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri menganggap pemerintah tidak serius mengurus virus Covid-19. "Kita lihat komite kebijakan isinya ekonomi melulu, kecuali Menteri Kesehatan," kata Faisal dalam diskusi virtual, Rabu, 26 Agustus 2020.
Dia menuturkan, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, wakil ketua oleh tiga menteri koordinator, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Erick juga sekaligus menjabat Ketua Pelaksana. Selain itu juga ada dua sekretaris eksekutif dari ekonomi, yaitu Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dan pengusaha Raden Pardede.
"Satgas penanganan covid, dulu Gugus Tugas bertanggungjawab pada presiden, sekarang bertanggungjawab kepada Erick Thohir. Ini jadi sub koordinasi penanganan virusnya. Sekarang semua ekonomi," ujar Faisal Basri.
Karuan saja Sejumlah Kritik Keras pun Muncul Terhadap Kebijakan Jokowi Prioritaskan Ekonomi ketimbang Kesehatan ini. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengkritik pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut. Ia menilai komposisi tim dalam komite ini lebih kental nuansa penanganan ekonomi ketimbang penanganan kesehatan dampak Covid-19.
Trubus menilai pembentukan tim tersebut berpotensi meminggirkan sektor kesehatan dalam penanganan pandemi virus corona di Indonesia. “Saya lihat sangat kental nuansa penanganan ekonomi ketimbang kesehatannya. Kan corona belum sampai puncaknya. Artinya public health potensial dimarginalkan," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/7).
Trubus mengatakan potensi meminggirkan sektor kesehatan itu terlihat ketika Satgas Penanganan Covid-19 tak berdiri sendiri untuk menangani pandemi virus corona. Satgas itu justru dilebur dalam satu kesatuan dalam komite baru tersebut. “Tetapi agar tak terlihat di mata publik seolah-olah seperti termarginalisasi itu, jadi itu satgas yang membidangi public health-nya disatukan dalam komite itu," ujarnya.
Trubus mengatakan pembentukan tim baru ini semakin membuktikan bahwa lembaga sebelumnya tak berjalan secara efektif menangani pandemi virus corona.
Menurutnya, Jokowi seharusnya bisa memanfaatkan Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjalankan tugas menangani Covid-19 tanpa perlu membentuk lembaga baru. (az).
