Cikarang, SKJENIUS.COM.- Satu diantara Agenda Politik Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu adalah mendesak pemerintah untuk membuka kembali kesepakatan raja, sultan, datu dan pemangku adat dengan pemerintah Indonesia.
“Kesepakatan ini telah diabaikan pemerintah selama 74 tahun lalu,” kata KGPH Eko Gunarto Putro, SE, Ketua Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu dalam Diskusi bertajuk “Partisipasi Politik Raja, Sultan dan Pemangku Adat se Nusantara; Meretas Jalan Baru Politik Indonesia,” yang diselenggarakan Lembaga Konsultan Marketing Politik di Pendopo Al-Hikmah, Cikarang, Jawa Barat.
“Setiap kerajaan yang bergabung dengan republik Indonesia tentu memiliki kesepakatan dengan pemerintah Indonesia,” imbuh Kangjeng Eko.
Menurut Kangjeng Eko, selama ini Kesepakatan tersebut terabaikan oleh pemerintah. Makanya, para raja, sultan, datu, pemangku adat perlu segera mendorong pemerintah merealisasikan kesepakatan tersebut. “Saat ini, peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pemerintah sangat banyak, namun sayangnya tidak berpihak kepada kerajaan, kesultanan dan masyarakat Adat,” katanya.
Selain itu, kata Kangjeng Eko, partai-partai politik yang digadang sebagai pondasi demokrasi, kini hanya berperan sebagai mesin pendulang suara, tak lagi mewakili kepentingan setiap elemen masyarakat. “Siklus ini kian menjadi status quo, terjadi berulang tanpa perubahan. Tak heran semakin banyak yang memandang politik dalam makna negatif,” tegas Ketua Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, KGPH Eko Gunarto Putro, SE, mengajak Raja, Sultan dan Pemangku Adat se Nusantara untuk Go Politik. Dengan demikian apa yang menjadi tuntutannya selama ini bisa direalisasikan oleh pemerintah. “Para Pewaris Nusantara perlu go publik, apalagi menuju iklim politik. Dengan terjun langsung mungkin tuntutan isi hati para Raja dan Sultan serta Pemangku Adat nantinya bisa direalisasikan," ungkapnya.
Seiring dengan itu, menurut Kangjeng Eko, Raja dan Sultan serta Pemangku Adat Nusantara harus Go Politic agar bisa menyelamatkan Kekayaan Alam dari Tangan-tangan Rakus & Tamak. “Kita berharap hal ini dapat menjadi motivasi bagi setiap elemen masyarakat-bangsa, terlebih pada komunitas Raja/Sultan serta Pemangku Adat se-Nusantara agar berpikir strategis terhadap keberadaannya sebagai Pewaris Sejarah Kejayaan Nusantara, dengan memandang betapa pentingnya menyelamatkan kekayaan alam Indonesia untuk mengantarkan bangsa Indonesia di masa mendatang sebagai Bangsa yang Gemah Ripah Loh Jinawi,” paparnya.
Menurut Kangjeng Eko, Politik adalah alat perjuangan. Sebagaimana alat perjuangan yang telah dipergunakan selama ini oleh organisasi Raja/Sultan serta Pemangku Adat se-Nusantara, dalam rangka mewujudkan harapan dan keinginan kita semua dalam menjalankan organisasi. “Ia juga menjadi alat untuk menyejahterakan anggota dan keluarganya serta melakukan pembelaan terhadap anggota dan keluarganya, yakni dengan adanya alat perjuangan yang bernama konsep, loby dan aksi,” kata Kangjeng Eko.
Ketua Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu itu menguraikan, Raja/Sultan serta Pemangku Adat se-Nusantara go politik adalah bagaimana cara organisasi Raja/Sultan serta Pemangku Adat mempergunakan alat perjuangannya yang bernama politik, agar dapat menempatkan kader – kader terbaiknya duduk di panggung perpolitikan di negara ini. “Baik sebagai pelaku dan pelaksana didalam elit perpolitikan, mulai dari Legislatif, Yudikatif maupun Eksekutif, atau bahkan duduk di jabatan – jabatan strategis lainnya,” urainya.
“Sehingga hal tersebut di atas dapat membantu mempermudah perjuangan – perjuangan organisasi Raja/Sultan serta Pemangku Adat. Selain itu, Raja/Sultan serta Pemangku Adat go politik juga dapat dimaknai dengan adanya pemberian dukungan serta usaha untuk memenangkan kader – kader indenpenden yang telah memiliki niatan baik serta arah perjuangan yang sejalan dengan arah dan tujuan organisasi Raja/Sultan serta Pemangku Adat itu sendiri,” pungkas Kangjeng Eko. (az).
