Jakarta, SKJENIUS.COM.- Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu menyatakan kecemasannya terkait pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Sebab beberapa kali Indonesia mengalami kegagalan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pertama pada tahun 1970-an, pemerintah gagal mengelola sumber daya energi, khususnya minyak dan gas, padahal saat dunia tengah booming. Kedua, tahun 1980 pemerintah gagal mengelola sumber daya alam, khususnya hasil hutan, padahal saat itu dunia sedang membutuhkan kayu.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Perancang Partai Nusantara, KGPH Eko Gunarto Putro, SE, dalam Diskusi Virtual bertajuk “Dampak Tata Pemerintahan yang Lemah dalam Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Hak Asasi Manusia” yang diselenggarakan Persemakmuran Pewaris Nusantara. “Bahkan, sampai hari ini, Kebijakan pemerintah yang mengatur pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam di Indonesia belum sepenuhnya untuk kepentingan rakyat,” tambah Kangjeng Eko.
Menurut Kangjeng Eko, dalam empat dekade usai kegiatan industri ekstraktif semenjak dikeluarkannya Undang-undang Pertambangan Nomor 11 tahun 1967, Indonesia tidak beranjak maju. Bahkan rakyat masih tetap di bawah garis kemiskinan.
“Hal itu, merupakan kesalahan besar pemerintah. Karena itu kita meminta adanya perhatian serius Presiden Jokowi untuk membenahinya agar tak terulang,” tegasnya.
Kangjeng Eko mengingatkan, tidak ada sesuatu yang bisa dinikmati rakyat kecil, berapa miliar itu. Kita ekspor batu bara besar-besaran, kita malah mendukung industrialisasi negara lain. Mereka kemudian memproduksi barang, yang kita beli dengan senang hati.
“Padahal, jika sumber daya alam dikelola dengan benar akan menghasilkan sumber dana bagi pembangunan dan menyejahterakan rakyat,” tandas Kangjeng Eko.
Untuk itu Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu mendesak Presiden Jokowi Fokus Benahi Tata Kelola Sumber Daya Alam dan keselamatan lingkungan hidup. Pasalnya, belakangan ini publik melihat serangkaian manuver berbagai elit politik melobi kekuasaan. Kondisi ini, membuat kalangan pegiat lingkungan khawatir. Yang mereka pertunjukkan hanya serangkaian upaya bagi-bagi jabatan dan kepentingan bisnis mereka, isu penyelamatan lingkungan seolah alpa dari perhatian.
“Tak heran ketika RUU Pertanahan, Minerba, Perkelapasawitan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, terus didorong karena secara susbatansi lebih mendukung ke arah menguatnya investasi. Jadi, kepentingan mereka akan masuk dalam pembahasan dan pengesahan kebijakan-kebijakan itu, bukan kepentingan rakyat, tetapi bisnis,” pungkas Ketua Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu itu.
(az).
