SKJENIUS.COM, CIKARANG.- Ngeriiih. Korban pandemi virus corona terus berjatuhan di seluruh dunia. Update Virus Corona Dunia 24 Juli: 15,6 Juta Orang Terinfeksi. Kasus Covid-19 di AS Tembus 4 Juta. Di atas segalanya, prahara Covid-19 ini telah menghantam perekonomian Amerika dan Cina. Sehingga mengungkapkan semua kebobrokan sistem kapitalisme dan Sosialisme Komunis yang berbasis RIBA.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Perancang PARTAI NUSANTARA BERSATU KGPH Eko Gunarto Putro dalam diskusi bertajuk “Bahaya Riba dan Dampak Buruknya Bagi Perekonomian Indonesia,” di Pendopo Al-Hikmah, Cikarang, Jawa Barat. “Virus yang berasal dari Wuhan, China dan menyebar luas ke berbagai negara ini berhasil memporak-porandakan ekonomi dunia dan memicu munculnya krisis baru,” tambahnya.
Menurut Kangjeng Eko, COVID-19 pun bikin utang pemerintah tambah besar, entah bagaimana pelunasannya? Pemerintah akan menerbitkan utang baru sebesar Rp990,1 triliun untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. “Padahal jumlah utang pemerintah pusat hingga April 2020, tercatat sebesar Rp 5.172,48 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, total utang tersebut meningkat Rp 644,03 triliun atau 14,22 persen. Sungguh angka yang fantastis,” tandas Kangjeng Eko.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kangjeng Eko mengingatkan, berutang tidak jadi masalah selama pengerjaan konstruksi suatu proyek besar bisa terselesaikan tepat waktu. Sehingga, hasil pembangunan itu bisa memberikan revenue yang dapat melunasi utang. Jadi, utang bukanlah sebuah langkah keliru bila ditopang oleh tujuan pasti.
“Namun sayangnya, sebagian besar utang ini digunakan untuk menutup utang lalu beserta bunga, sisanya barulah digunakan untuk pembangunan. Hal ini memang biasa terjadi di negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalistik. Dimana pemasukan negara sangat bergantung kepada pajak dan utang luar negeri,” kata Kangjeng Eko.
Padahal, selama ini, kata Kangjeng Eko, Pemerintah selalu menegaskan, bertambahnya utang karena gencar melakukan pembangunan infrastruktur. “Jokowi berpikir dengan memajukan infrastruktur maka ekonomi akan tumbuh 7%, meskipun kenyataannya selama 5 tahun pemerintahanannya pertumbuhan ekonomi hanya berkisar di angka 5% saja. Maka, saat dihantan Corona, pada kuartal I 2020, Ekonomi Sudah Anjlok di 2%-an, Dekati Skenario Terburuk,” ujarnya.
Kangjeng Eko memaparkan, melorotnya perekonomian Indonesia dan menggunungnya utang saat ini, sangat mengerikan. Negara tak memiliki kemandirian, selalu bergantung kepada asing. Sedangkan rakyat, pasti melarat dengan tagihan pajak yang kian menyayat.
“Berbeda dengan Sistem Ekonomi Pancasila, dimana tidak akan menjadikan utang luar negeri sebagai andalan terlebih mengandung keharaman (riba). Negara harus mandiri dalam finansial agar bebas dari tekanan. Dana didapat dari penguasaan negara terhadap 'usyur, ghanimah, jizyah, kharaj, fa'i dan lain sebagainya,” paparnya.
Menurut Kangjeng Eko dalam UUD 45 Pasal 33 Ayat 2, ditegaskan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Jadi, negara menguasai Sumber Daya Alam (SDA) berupa tambang, emas, perak, hutan, air, dan lain sebagainya.
“Harta tersebut dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat berserta kebutuhan penunjang. Tentu kemandirian negara akan terjadi, kedaulatan pun akan terjaga tanpa harus terjerat utang ribawi,” kata Ketua Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu itu.
Sayangnya saat ini justru harta tersebut justru dikuasai swasta bahkan asing dengan alasan liberalisasi. Inilah penyebab utama mengapa bangsa kita tak pernah usai dalam menyelesaikan utang. “Konsep sistem ekonomi Pancasila sudah sangat jelas dan solutif tentu itu semua akan terwujud jika Pancasila diterapkan dengan sempurna,” pungkas Kangjeng Eko. (az)).
