Jakarta, SKJENIUS.COM.- Menghadapi Pandemi Covid-19, Kinerja Jokowi-Ma'ruf menghadapi ujian yang cukup berat. Kemampuan seorang pemimpin menjadi titik sentral maju-mundurnya Negara yang dipimpinnya. Ia dituntut untuk menginspirasi, menggerakkan, dan memobilisasi sehingga dapat berjalan bersama mencapai tujuan.
Kepemimpinan, menurut filsuf William James, tak lepas dari aras pemikiran dan tindakan. Visi harus sejalan dengan aksi. Gagasan mesti berbanding lurus dengan kebijakan. Di sinilah aura kepemimpinan Jokowi diuji. Keefektifan kinerjanya dalam memimpin pun dipertanyakan.
Banyak pihak meragukan kemampuan Jokowi dalam mengatasi wabah coronavirus ini. Hal itu pun terungkap di dalam survei yang dirilis Lowy Institute belum lama ini, terhadap 2.448 responden asal Australia. Dilansir Kompas.com dari ABC, pada Rabu (24/6/2020), persepsi orang Australia menunjukkan, tingkat kepercayaan terhadap Presiden Jokowi hanya sekitar 32 persen. Sedangkan, 66 persen orang merasa tidak dan kurang percaya
Karena itulah, Ketua Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu, KGPH Eko Gunarto Putro, SE menyangsikan kinerja Jokowi. Apakah mampu memenuhi harapan rakyat Indonesia dalam mengatasi dampak ekonomi prahara corona ini. "Indonesia membutuhkan figur pemimpin transformatif yang bertakhta di hati rakyat, pemimpin yang energik, berani ambil risiko, optimistis, empatik, dan persuasif," tandasnya.
Menurut Kangjeng Eko, Pemimpin Transformatif, seiring membangkitkan harapan, juga berupaya mengatasi masalah, rasa takut, frustrasi, dan kegundahan yang melanda rakyat. Karena itu, hati, pikiran, dan tindakannya ditujukan untuk rakyat. “Sebagai pemimpin bangsa, tidak hanya pandai berhutang, tetapi juga harus mampu memberdayakan umat, bukan malah memperdayai rakyat. Sehinggga mampu menjadi pemimpin bangsa yang konsisten dalam visi dan aksi, antara mimpi besar dan kerja nyata," ujar Kangjeng Eko.
Kangjeng Eko mengingatkan, keragaman budaya Indonesia merupakan modal besar untuk membawa bangsa ini maju sejajar dengan negara-negara besar lainnya. Untuk itu, modal yang besar ini perlu dimaksimalkan melalui gerakan memberdayakan potensi budaya sebagai sarana kemajuan bangsa.
"Indonesia hanya dapat menjadi bangsa yang besar apabila mampu mengejawantahkan kebudayaan ke dalam pembangunan nasional. Karena itu, Kebudayaan harus dianggap sebagai aset penting yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional," tegasnya.
Namun sayangnya, kata Ketua Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu perhatian pemerintah, Kurang Serius Soal Budaya. Padahal, keberadaan sejarah masa lampau, hari ini, dan tujuan nilai kebudayaan, merupakan cikal bakal dan harapan masa depan bangsa. “Indonesia memiliki tradisi dan sumber pengetahuan lokal yang sangat kaya dan hidup. Kedua hal tersebut dapat menjadi dasar yang kuat untuk membantu melaksanakan rencana pembangunan nasional”, ujar Kangjeng Eko.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kata Kangjeng Eko, Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu sudah Menyusun Konsep Rekonstruksi Nusantara untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan pembuatan kebijakan yang lebih baik dalam pembangunan nasional, yang tidak meninggalkan kearifan lokal.
“Hal tersebut telah diperoleh dan dikumpulkan selama bertahun-tahun melalui pengalaman langsung, dan tercermin dalam ekspresi kebudayaan. Kearifan lokal dapat memberikan masukan yang signifikan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional tanpa memicu perlawanan lokal," papar Kanjeng Eko.
Kangjeng Eko menjelaskan, Pembangunan nasional bukanlah hanya terkait dengan peningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tapi juga peningkatan seluruh aspek kehidupan masyarakat. "Untuk itu, memahami kebudayaan lokal merupakan sesuatu yang penting bagi pembangunan nasional. Dalam sektor pendidikan, misalnya, kurikulum nasional belum tentu cocok untuk diterapkan di komunitas atau suku lokal tertentu,” kata Ketua Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu itu.
Lebih lanjut KGPH Eko Gunarto Putro menyatakan, upaya pelestarian dan mendayagunakan kebudayaan dapat menjadi hal yang efektif dalam mendorong ekonomi. Karena itu, kata Kangjeng Eko, pemerintah pusat dan daerah harus Kreatif dan Inovatif secara terstruktur, sistematis dan massive dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional lewat kebudayaan. Pasalnya, setiap daerah memiliki kebudayaan uniknya masing-masing.
“Sementara itu, di tingkat nasional, tantangan untuk menggabungkan kebudayaan ke dalam pembangunan nasional berada pada aspek koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam isu-isu terkait kebudayaan. Karena itu, Pemerintah Pusat, harus juga memberikan perhatian kepada praktisi kebudayaan di wilayah terpencil, dan tidak hanya fokus pada mereka yang tinggal di kota-kota besar,” katanya.
Diingatkan oleh Ketua Dewan Perancang Partai Nusantara, Pemerintah harus berperan aktif dalam melindungi, mengelola, dan memberikan arahan dan strategi untuk memanfaatkan kebudayaan sebagai aset pembangunan nasional. Menurut Kangjeng Eko pemerintah juga harus mampu menentukan sasaran dari pembangunan nasional berbasis kebudayaan.
Prinsip dasarnya, ujar Kangjeng Eko, adalah melalui kebijakan inklusif yang non-diskriminatif, berdasarkan partisipasi masyarakat lokal. Kebijakan yang demikian menjamin tidak seorang pun yang tertinggal dalam proses pembangunan. Ia juga mendorong agar setiap daerah mengembangkan potensi kebudayaannya sendiri dan membangun sinergi kebudayaan antar warga masyarakat yang dapat memberikan wawasan berharga kepada pemerintah terkait arah dari pembangunan nasional.
“Menggabungkan kebudayaan ke dalam pembangunan merupakan cara untuk membentuk dan melestarikan identitas Indonesia sebagai bangsa dengan kebudayaan yang kaya raya,” pungkas Ketua Dewan Perancang Partai Nusantara Bersatu itu. (az).
